Digugat PT Smelting ke PTUN, Kadisnakertrans Jatim: Kita Hadapi

Surabaya - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Jatim digugat perdata oleh PT Smelting ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan ini terkait perselisihan hubungan industrial. "Kita kecewa, tapi kita juga siap hadapi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiadjit kepada wartawan di kantornya, Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya, Senin (28/8/2017). Surat gugatan dari PT Smelting Gresik terhadap Kadisnakertrans Jatim ini diterima PTUN Surabaya pada 10 Agustus 2017, dalam nomor perkara 8/P/FP/2017/PTUN.SBY. PT Smelting menggugat termohon (Kadisnakertrans Jatim) untuk menerbitkan penetapan tertulis sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan pemohon yang menyatakan surat Disnakertrans Jawa Timur Nomor 565/181/108.04/2017 tertanggal 17 Juli 2017, Perihal jawaban rekomendasi hasil rapat dengan pendapat Komisi E (Kesra) DPRD Jatim tanggal 9 Juni 2017 dinyatakan dicabut untuk seluruhnya dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak putusan perkara. Setiadjit menerangkan, ketika ada perselesihan antara PT Smelting dengan pekerjanya yang tergabung dalam serikat pekerja logam FSPMI (Federasi serikat pekerja metal Indonesia), Disnakertrans sudah berusaha memediasi kedua belah pihak. Fungsi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami tidak berpihak pada pekerja atau pengusaha. Tapi kami berpihak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Kemudian, PT Smelting berkirim surat ke Disnakertrans Jatim untuk minta fatwa 'apakah mogok kerja itu sah atau tidak'. Pengawas ketenagakerjaan pun melakukan bedah kasus. Kemudian, kadisnakertrans mengeluarkan dua surat tentang penjelasan tersebut. Kepala disnakertrans mengeluarkan surat nomor 560/1142/108.5/2017 tertanggal 6 Maret 2017 tentang perihal penjelasan mogok kerja di PT Smelting. Serta Surat nomor 821/2/2490/108.1/2017 tertanggal 8 Juni 2017 perihal penetapan mogok kerja sah dan tidak sah adanya surat nomor 821.2/381/108.1/2017 tertanggal 5 Juni 2017. "Dua surat kita cabut. Kita sudah sampaikan kepada DPRD bahwa, untuk menetapkan mogok kerja di PT Smelting itu, sah atau tidak sah adalah kewenangan dari hakim PHI," ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya juga tidak mau dituding PT Smelting, karena akibat dicabutnya dua surat itu, perusahaan merasa dirugikan. "Saya menolak kalau dianggap merugikan PT Smelting. Dia mengatakan, kalau surat ini dicabut, dia akan rugi. Saya tanya, kerugiannya dimana, dia tidak bisa menjelaskan kerugiannya apa," jelasnya. Setiadjit menyayangkan langkah gugatan yang dilakukan PT Smelting. Ia menerangkan, ketika ada hearing dengan di Komisi E DPRD Jatim, disnakertrans dan pekerja hadir. Sedangkan, PT Smelting yang juga diundang hearing, tidak hadir. Bahkan, undangan hearing sebanyak dua kali, Smelting tidak ada niatan baik dan tidak hadir. "Sekarang lebih parah lagi, kami digugat. Mestinya sebagai partner kan harus dibicarakan jika ada permasalahan," cetusnya. Meski digugat, Disnakertrans Jatim siap menghadapinya dengan menerjunkan Tim 7 (dari pengawas ketenagakerjaan disnakertrasn Jatim-juga ahli di bidang ketenagakerjaan). "Kami sangat menyesalkan, karena kami tidak henti-hentinya turun kebawah mengajak diskusi, dialog dan mediasi," tandasnya. (roi/bdh) link
👤 Oleh plkt 🕔28 Aug 2017 22:57

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung