MEKANISME PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD

  1. Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD).
  2. Dasar Hukum:
    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
    3. Keputusan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI No. Kep. 258/Men/2008 tentang Tata Cara Penempatan TK-AKAD.
  3. Persyaratan Pelayanan:
    1. Bagi Perusahaan Calon Pengguna Tenaga Kerja AKAD :
      • Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup;
      • Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari Kemenakertrans RI/
      • Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Dinas Ketenagakerjaan Kab/ Kota daerah penempatan;
      • Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTKAD);
      • Draft perjanjian kerja yang telah diteliti dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan daerah penempatan;
    2. Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta-AKAD (LPTKS-AKAD)
      • Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup;
      • Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari Kemenakertrans RI/ Dinas Ketenagakerjaan Provinsi / Dinas Ketenagakerjaan Kab/ Kota daerah penempatan;
      • Bukti kontrak/pemborongan/SPK bagi perusahaan kontraktor;
      • Surat Izin LPTKS-AKAD dari Mennakertrans atau pejabat yang ditunjuk;
      • Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTKAD);
      • Draft perjanjian kerja yang telah diteliti dan diketahui oleh Kepala Dinas ketenagakerjaan di daerah tujuan penempatan;
      • Draft perjanjian penempatan tenaga kerja antara calon tenaga kerja dengan LPTKS.
  4. Prosedur Pengajuan Pelayanan
    • Permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD diajukan kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim.
    • Petugas meneliti berkas persyaratan dan dibuatkan berita acara penelitian yang melibatkan tim teknis ( Bidang Penempatan dan Pengawas Ketenagakerjaan).
    • Apabila persyaratan telah lengkap, Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Rencana Pengerahan Tenaga Kerja AKAD untuk daerah Kab./Kota asal tenaga kerja yang akan direkrut sesuai permintaan yang bersangkutan atau daerah yang berpotensi tenaga kerja AKAD
  5. Waktu Penyelesaian Pelayanan:
  6. 2 (dua) hari.

  7. Biaya/Tarif Pelayanan dan Cara Pembayaran
  8. Tidak ada biaya pelayanan.

ALUR SKEMA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD OLEH LPTKS KE DINAS PROVINSI