SEPUTAR DUNIA KERJA

PROSEDUR PENEMPATAN DALAM NEGERI

PROSEDUR PENEMPATAN LUAR NEGERI

PROSEDUR PERIJINAN

PERPANJANGAN IJIN KANTOR CABANG

DATA PENEMPATAN

DOWNLOAD

DATA MITRA KERJA

POLLING

Bagaimana Menurut Anda Tentang Website Ini?
Sangat Bagus
Cukup Bagus
Buruk

LINK MITRA KERJA

PROSEDUR PERIJINAN

Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

  1. Ijin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
  2. Dasar Hukum:
    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
    3. Peraturan Daerah Prop. Jatim Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
  3. Persyaratan Pelayanan:
    • Asli surat permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup, kepada Kepala Disnaker Prop. Jatim;
    • Foto copy SIUP-PPTKIS yang dilegalisir oleh Dirjen atau pejabat yang ditunjuk;
    • Foto copy NPWP;
    • Foto copy Akta Pendirian Kantor Cabang dari notaris setempat;
    • Asli Surat Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS dari Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota setempat;
    • Foto copy SK Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang dan karyawannya sebagai pegawai tetap serta penetapan wilayah kerjanya;
    • Foto copy surat keterangan pegawai dan petugas rekruiter (petugas lapangan) yang berpengalaman, khususnya di bidang penempatan TKI ke luar negeri, yang mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kab./Kota setempat;
    • Foto copy Program Jamsostek karyawan cabang dan bukti pembayaran Jamsostek;
    • Foto copy MoU (perjanjian kerja) Pusat dan Cabang;
    • Foto copy perjanjian kerja karyawan dengan Kepala Cabang;
    • Asli surat keterangan kepemilikan kantor serta alamat jelas;
    • Foto copy surat keterangan domisili kantor dari instansi yang berwenang;
    • Foto copy status penguasaan kantor berupa sertifikat hak, apabila sewa harus dilengkapi dengan perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun dengan akte notaris;
    • Asli surat keterangan fasilitas dan peralatan (sarana dan prasarana) kantor yang memadai;
    • Asli struktur organisasi;
    • Asli uraian tugas semua karyawan Cabang;
    • Asli tugas dan fungsi Kantor Cabang;
    • Asli gambar/lay-out/denah Kantor Cabang/Penampungan;
    • Asli foto-foto situasi Kantor Cabang, penampungan dan fasilitas lainnya;
    • Foto copy Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Depnakertrans/BNP2TKI;
    • Foto copy daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai UU No. 7 Tahun 1981 dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota setempat;
    • Foto copy ijin gangguan (HO) atas nama Kantor Cabang PPTKIS;
    • Foto copy ijin asrama penampungan CTKI dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kab./Kota setempat;
    • Foto copy laporan kinerja dari Kantor Pusat PPTKIS untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai laporan AN.05;
    • Rencana kerja Kantor Cabang PPTKIS untuk 5 (lima) tahun berturut-turut, meliputi:
      • Kegiatan rekruitmen dan penyediaan, jumlah TKI yang akan ditempatkan, jenis pekerjaan serta jabatan TKI pada setiap negara tujuan;
      • Rencana penyiapan kualitas CTKI melalui pelatihan;
      • Hak dan kewajiban serta pengelolaan perlindungan TKI di luar negeri.
    • Pas foto berwarna pimpinan Kantor Cabang PPTKIS ukuran 3 x 4 = 4 lembar;
    • Menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama Gubernur Jawa Timur, cq. PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS sebesar Rp. 100.000.000,- pada Bank Jatim;
    • Membuat surat kuasa kepada Gubernur dan Kepala Disnaker Prop. Jatim untuk mencairkan dana pinjaman;
    • Bukti menyetorkan biaya retribusi penerbitan ijin operasional Kantor Cabang PPTKIS sebesar Rp. 5.000.000,- ke Kas Daerah Prop. Jatim melalui Bank Jatim;
    • Surat pernyataan sanggup memenuhi persyaratan/ketentuan UU/peraturan yang berlaku;
    • Rekomendasi dari BP2TKI Jatim.
  4. Tahapan Pembentukan Kantor Cabang
    1. Verifikasi keabsahan syarat administrasi;
    2. Uji kelayakan Calon Kepala Cabang;
    3. Akreditasi kelayakan rencana kantor cabang dan fasilitas pendukungnya;
    4. Pembayaran Deposita Jaminan Cabang PPTKIS sebesar Rp. 100.000.000,-
    5. Penerbitan Surat Ijin Operasional Kantor Cabang oleh Kepala Dinas.
  5. Materi Uji Kelayakan Kepada Calon Kepala Cabang
    1. Peran dan fungsi cabang, Visi, missi, program kerja, strategi pencapaian kerja;
    2. Mekanisme rekrut dan penempatan TKI;
    3. Peningkatan kualitas CTKI.
    4. Perlindungan TKI dan penyelesaian kasus yang terjadi.
  6. Obyek Akreditasi Rencana Kantor Cabang dan Fasilitas yang harus ada
    1. Bangunan Kantor memadai dan berada ditempat yang strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum.
    2. Ruang kerja, ruang kepala cabang, ruang pendaftaran, ruang istirahat CTKI, dapur lengkap dengan peralatan masak/makan, Kamar mandi/WC, tempat cuci, tempat jemuran, tempat tidur lengkap, loker, tempat parkir, tempat ibadah, ventilasi udara baik, lampu penerangan cukup, tiang bendera, papan nama kantor.
    3. Kelengkapan sarana kantor : Komputer, telepon/fax, Meja Tulis, Kursi, Tempat arsip / almari, Papan pengumuman, Buku : pendaftaran CTKI, Agenda, Expedisi, gambar presiden, wakil dan garuda. Gambar keselamatan kerja, APAR, kendaraan operasional, papan pengumuman, kotak P3K beserta isinya, tata tertib CTKI.
  7. Prosedur Pelayanan
    1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim dilengkapi berkas persyaratan lengkap.
    2. Petugas memverifikasi dokumen persyaratan administrasi, uji kelayakan/kepatutan calon Kepala Cabang serta akreditasi kantor cabang;
    3. Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan Surat perintah membayar deposito jaminan dan retribusi pendirian cabang.
    4. PPTKIS menyerahkan sertifikat asli deposito dana jaminan dan surat kuasa pencairan kepada Disnakertransduk Pro PPTKIS menyerahkan sertifikat asli deposito dana jaminan dan surat kuasa pencairan deposito dan bukti pembayaran retribusi pendirian cabang kepada Disnakertransduk Prov. Jatim.
    5. Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan Izin Operasional kantorcabang PPTKIS.
  8. Prosedur (Bagan Alir) Proses Penyelesaian Pelayanan:
  9. Waktu Penyelesaian Pelayanan:
    Pendirian kantor cabang kurang lebih 15 (lima belas) hari kerja, (verifikasi berkas, uji kelayakan calon kepala cabang, akreditasi rencana kantor /penyediaan sarana pendukung);
  10. Biaya/Tarif Pelayanan dan Cara Pembayaran:
    Tidak ada biaya pelayanan.

Catatan Tambahan:

  1. Penggantian Kepala Cabang
    • Surat permohonan ke Disnakertransduk Prov. Jatim, disertai dengan alasan yang kuat tentang penggantian;
    • Surat rekomendasi dari Dinas ketenagakerjaan Kab./Kota setempat;
    • Asli Surat Ijin Operasional Kantor Cabang;
    • Surat Keputusan pemberhentian Kepala Kantor Cabang yang diganti;
    • Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang Pengganti;
    • Foto Copy Daftar Ulang SIO terakhir;
    • Fas Foto 3 x 4 = 3 lembar (calon kepala cabang pengganti);
  2. Penutupan Kantor Cabang
    • Surat permohonan ke Disnakertransduk Prov. Jatim, disertai dengan alasan penutupan;
    • Surat rekomendasi dari Dinas ketenagakerjaan Kab./Kota setempat;
    • Asli Surat Ijin Operasional Kantor Cabang;
    • Surat Pernyataan bermetai cukup dari Direktur Utama, bahwa tidak ada tunggakan permasalahan dan kasus selama ijin operasional berlaku serta bertanggung jawab menyelesaikan masalah penempatan sampai TKI yang ditempatkan, berakhir masa kontraknya;
    • Foto Copy Daftar Ulang SIO terakhir;
  3. Pencairan Deposito Jaminan Kantor Cabang
    • Surat permohonan ke Disnakertransduk Prov. Jatim;
    • Surat pencabutan SIO cabang;
    • Asli Tanda terima penyetoran deposito;
  4. Pemindahan Kantor Cabang PPTKIS:
  5. Pindah alamat masih dalam satu wilayah Kabupaten / Kota, dengan menyampaikan permohonan ke Kepala Dinas, dilampiri:

    • Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota setempat;
    • Ijin HO di lokasi yang baru;
    • Surat keterangan domisili kantor cabang, dari pemerintah daerah setempat (kelurahan / camat ).
    • Surat pernyataan bahwa kantor cabang sebelumnya (lama) tidak difungsikan lagi;
    • SIO asli yang masih berlaku;
    • Pemindahan lintas Kabupaten / Kota, dengan cara kantor lama ditutup dan mengajukan pendirian kantor cabang baru.
  6. Penggantian Kepala Cabang kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja, (verifikasi berkas, uji kelayakan calon kepala cabang baru, chek lapangan);
  7. Penutupan kantor cabang kurang lebih 5 hari kerja ( veririfaski berkas, dan chek lapangan);
  8. Pencairan deposito jaminan Cabang kurang lebih 2 (dua) hari kerja, (verifikasi berkas, uji kelayakan calon kepala cabang baru, chek lapangan);
  9. Pemindahan kantor cabang dalam satu wilayah Kab/Kota, kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja, ( verifikasi berkas, akreditasi rencana kantor /penyediaan sarana pendukung);
  10. Penggantian Kepala Cabang
    • Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim dilengkapi berkas persyaratan lengkap.
    • Petugas memverifikasi dokumen persyaratan administrasi, uji kelayakan/kepatutan calon Kepala Cabang pengganti serta akreditasi kantor cabang;
    • Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan surat keputusan penggantian kepala cabang PPTKIS,
  11. Penutupan kantor cabang
    • Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim dilengkapi berkas persyaratan lengkap.
    • Petugas memverifikasi dokumen persyaratan administrasi, chek kantor cabang;
    • Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan surat penutupan kantorcabang PPTKIS,
  12. Pencairan deposito jaminan Cabang
    • Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim dilengkapi berkas persyaratan lengkap.
    • Petugas memverifikasi dokumen persyaratan administrasi, chek kantor cabang;
    • Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan surat pengantar pencairan deposito jaminan kantorcabang PPTKIS
  13. Pemindahan kantor cabang dalam satu wilayah Kab/Kota
    • Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim dilengkapi berkas persyaratan lengkap.
    • Petugas memverifikasi dokumen persyaratan administrasi, dan akreditasi kantor cabang;
    • Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan Surat perintah membayar retribusi pendirian cabang.
    • PPTKIS menyerahkan bukti pembayaran retribusi pendirian cabang kepada Disnakertransduk Prov. Jatim.
    • Kepala Disnakertransduk Prov. Jatim menerbitkan Izin Operasional kantorcabang PPTKIS