BERITA

Kondisi Ketenagakerjaan di Jatim Kondusif, Dorong Penciptaan Peluang Kerja

2012-09-05 09:47:59

Oleh DR.Hary Soegiri.MBA,MSi (Kadisnakertransduk Prov. Jatim)

Kondisi ketenagakerjaan di Jatim Tahun 2009-2011

Permasalahan pengangguran di Jawa Timur sampai dengan tahun 2011 masih menjadi isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut di tandai oleh kondisi tidak seimbangnya supply dan demand tenaga kerja akibat pertambahan angkatan kerja dan masih rendahnya daya saing kualitas SDM terutama untuk mengisi lowongan kerja di sektor formal. Faktor kondisi eksternal seperti situasi ekonomi dunia dan faktor perubahan sosial budaya juga memberi kontribusi jumlah pengangguran di Jawa Timur, diantaranya masih sedikit angkatan kerja yang berorientasi untuk berwirausaha. Di sisi lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) prioritas ke-3 Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 terdapat target program Perluasan Lapangan Kerja, yang diarahkan untuk  mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan fleksibilitas pasar kerja dalam kondisi hubungan industrial yang kondusif.

Secara keseluruhan berdasarkan data umum ketenagakerjaan yang dilansir BPS per Pebruari, Jatim cukup berhasil menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jika dibanding dengan Tingkat pengangguran terbuka pebruari 2009  sebanyak 5.87%, tahun 2010 sebanyak 4.19%, dan di tahun 2011 sebanyak 4.18% maka data per pebruari 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jatim sebesar 4.14% atau turun 0.04%. Jika dibanding target TPT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) realisasi capaian TPT Jatim lebih rendah dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2009-2011 berkisar antara 6.4% - 5.80%.

Secara makro, berdasarkan distribusi sektoral Data BPS, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan TPT, masih didominasi sektor pertanian. Dan di pedesaan, sektor pertanian menyerap 59% tenaga kerja, sedang di perkotaan, sektor yang dominan menyerap tenaga kerja adalah perdagangan,  Jasa dan sektor industri.  BPS juga mencatat terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yg bekerja di sektor formal terutama pada sektor Industri, Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi dan Sektor Lainnya yang terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Keuangan.

Disnakertransduk Prov. Jatim dalam evaluasi tahunan mencatat bahwa penurunan pengangguran di Jawa Timur merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan seperti penempatan melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak. Program peningkatan kompetensi kerja, kegiatan harmonisasi pengusaha-pekerja dan perbaikan sistem pengupahan (UMK) dan syarat kerja serta penegakkan aturan (law enforcement) norma-norma kerja menjadi fokus program penunjang upaya pengurangan pengangguran di Jatim. Tercatat di tahun 2011, penempatan tenaga kerja dari sektor ketenagakerjaan sebanyak 327.489 orang (183.95%).dari target sebanyak 188.000 orang.

Disnakertransduk Prov. Jatim diakhir tahun 2011 merilis data bahwa kondisi hubungan industrial selama periode 2009-2011 cukup kondusif. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin menurunnya jumlah kasus perselisihan dan mogok/ unjuk rasa pekerja di Jawa Timur. Selama tahun 2011, jumlah perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar Serikat Pekerja turun sebanyak 210 kasus (35.47%) dan kasus mogok kerja/ unjuk rasa turun 25 kejadian (44.64%).Secara umum, indikator yang menunjukkan suatu daerah dalam kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bermartabat di tunjukkan dengan terpenuhi hak dan kewajiban semua pihak. Selain itu, kondisi hubungan industrial yang harmonis dicapai dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan perselisihan dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Tentunya untuk mencapai indikator kondisi diatas, perlu sarana pendukung berupa adanya organisasi serikat pekerja dan pengusaha, adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, lembaga bipartite, aturan perundang-udangan serta tunjangan kesejahteraan bagi pekerja. Dengan terciptanya hubungan industrial yang kondusif, maka dampaknya akan menjaga kelangsungan iklim usaha, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam skenario target Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) di Tahun 2012 dengan pertumbungan ekonomi rata-rata +7% maka beban pengurangan pengangguran di Jatim disumbang dari sisa pengangguran tahun lalu sebanyak 821.546 orang dengan komposisi pendidikan SD 22.87% dan SLTP 26.20% dan SLTA 24.29%. Ditambah sumbangan lulusan baru dari dunia pendidikan sebanyak + 400.000 orang, total penambahan angkatan kerja baru di Jatim diperkirakan setidaknya sebanyak 1.221.546 orang. Maka untuk target TPT sebesar 3.5%, Pemerintah Jatim harus bisa menciptakan lapangan kerja baru setidaknya sebanyak 1.5 juta orang atau setiap 1% pertumbuhan dapat menyerap 200 ribu orang.

Secara statistik, capaian kinerja sektor ketenagakerjaan di Jatim sampai dengan tahun 2012 yang diukur dari penurunan prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan. Namun demikian jika dilihat dari potensi penambahan penganggur baru dari sumbangan angkatan kerja baru baik dari lulusan dunia pendidikan, dampak dari kondisi ekonomi (ekspor dan impor) dan hubungan industrial serta kualitas angkatan kerja yang 54.79% berpendidikan SD ke bawah, maka upaya penurunan pengangguran di Jatim masih menjadi tugas yang tidak ringan. Setidaknya, sampai dengan akhir tahun 2012 telah dibangun 9 BLK bertaraf internasional dari 16 BLK yang ada di Jatim . Standar yang dikembangkan setidaknya mengarah pada penerapkan manajemen mutu ISO, menggunakan dwi bahasa, memiliki workshop/bengkel/laboratorium standar internasional, menyelenggarakan training factory atau production unit standar internasional, memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)  dengan score TOEIC/TOFEL > 450, memiliki partner kerja dengan intitusi internasional danTempat Uji Kompetensi (TUK) Internasional.

 

Jatim sebagai Pusat Ekonomi Utama Indonesia Timur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melansir 5 (lima) proyek di sektor mineral senilai Rp 84,7 triliun yang siap dikonstruksi (ground breaking) pada tahun 2013. pembangunan  dalam proyek MP3EI dijalankan didasarkan pada progrowth, propoor, and  proenvironment.  Proyek-proyek subsektor minerba dalam Masterplan Percepatan dan peluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memiliki tujuan besar  untuk menciptakan nilai tambah dan eksplorasi SDA yang dibarengi dengan  pengembangan infrastruktur. Untuk merealisasikannya, hal ini tidak hanya  mengandalkan dana pemerintah, tapi juga BUMN dan swasta. Implementasi proyek-proyek MP3EI juga akan menjadi motor penggerak agar bisa bersaing dalam pasar asean. Nanti menurut Kementerian ESDM akan terjadi pergerakan bisnis yang mana  negara-negara tetangga Asean seperti Filipina dan Vietnam akan bisa  berinvestasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral. Aturan tentang kewajiban menciptakan nilai tambah  dengan membangun smelter mulai 2014, sudah disiapkan secara nasional. Jatim dalam hal ini dapat mengambil bagian dalam pengembangan dan mengalihan smelter mineral dan batu bara tersebut. Berdasar catatan potensi peningkatan nilai tambah berasal dari komoditas mineral tersebut meliputi batubara dan mineral emas, pengolahan bijih  besi mineral nikel, mineral mangaan, mineral emas dan tembaga. Kunci penting penentuan lokasi pusat ekonomi utama berdasar konsep MP3EI adalah dari aspek proses peningkatan efisiensi produksi yang didasari pada pertimbangan pemilihan lokasi yang tidak lagi ditentukan semata-mata oleh rendahnya biaya produksi. Selain itu, pertimbangan akan tersedianya peran penyedia jasa, fasilitasi perdagangan yang efisien dan kepastian hukum untuk menarik Investasi. Terakhir pemilihan re-alokasi investasi antar negara seperti Indonesia adalah tersedianya potensi pasar domestik dan permintaan lokal yang cukup besar.

Melihat potensi menciptakan nilai tambah  dari pengembangan dan mengalihan investasi, maka Jawa Timur cukup  memiliki kesiapan dan keunggulan untuk mengambil bagian bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Keunggulan comparative dan competitive yang dimiliki Jatim seperti tersedia pelabuhan tanjung perak dan pengembangannya sampai ke teluk lamong, bandara djuanda, jalur kereta (double track) serta jaminan kemudahan investasi di Jatim yaitu kemudahan perijinan, ketersediaan lahan dan ketersediaan energi listrik serta tenaga kerja terampil. Daerah-daerah potensi investasi baru di Jatim seperti Gresik, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban bagi investasi migas dan industri olahan mineral serta kimia dasar. Surabaya untuk investasi hotel dan restoran serta perdagangan. Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Nganjuk dan Malang Raya untuk investasi industri olahan dan jasa hiburan/ekonomi kreatif. Khusus penyediaan lahan untuk selter, pemerintah Provinsi Jawa Timur menawarkan pantai selatan, Lamongan, Gresik, Probolinggo dan Banyuwangi yang memiliki pelabuhan untuk dilewati kapal. Madiun, Kediri, Blitar dan sekitarnya sebagai daerah pendukung (hinterland) dikembangkan sebagai pusat-pusat investasi industri olahan berbasis pertanian. Daerah pendukung ini sangat strategis terutama untuk penciptaan dan perluasan kerja di sektor pertanian dan sektor informal  yang didukung oleh Bank UMKM untuk menyerap 72.52% angkatan kerja dengan sasaran pendidikan lulusan SD dan SLTP.

Secara makro, arus lalu lintas barang dapat memberi gambaran intensitas transportasi dan simpul-simpul asal tujuan yang mendasari potensi Jatim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Contoh potensi konektivitas peran Jatim sebagai pengembangan nilai tambah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) untuk antisipasi berlakunya regulasi baru pengenaan pajak 20% di bidang ekspor bahan baku energi atau tambang mentah. Regulasi tersebut membuat pengusaha memilih lokasi terdekat untuk melakukan ekspor.  Disinilah peluang Jatim untuk menangkap pembangunan selter (penyimpanan dan pengolahan) bahan mineral sebelum di ekspor. Secara bisnis, Gubernur menganalisa dari potensi koneksitas area sumber pertambangan dengan kawasan industri pengolahan, konektivitas antara kawasan industri pengolahan yang satu dengan lainnya  dan konektivitas antara kawasan industri dengan akses masuk dan keluar barang seperti pelabuhan laut. Dengan daya dukung lahan, perijinan, fasilitas listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, maka akan muncul investasi baru yang dampaknya bakal menyerap ribuan tenaga kerja baru. Potensi posisi dan koneksitas tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerintah Jatim dengan mengembangkan ekspor antar daerah dan penempatan atase perdagangan di provinsi lain serta pembangunan BLK bertaraf internasional. 

Tentunya penanaman investasi baru berupa pengembangan selter (penyimpanan dan pengolahan) hasil mineral atau pemindahan investasi ke Jatim, akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau ketrampilan kerja baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Kondisi  tersebut akan mengakibatkan perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan dan kompetensi kerja di suatu daerah. Mengacu pada potensi Jatim sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja, antaranya di sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufactur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran dan industri olahan hasil-hasil pertanian.

Khusus syarat jabatan yang dibutuhkan menyambut peluang investasi pembangunan selter bahan mineral dan pengalihan investasi ke Jatim, setidaknya akan mengacu pada kompetensi kerja di SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Kompetensi tersebut secara umum berisi syarat pendidikan, pengetahuan kerja, fisik dan psikologi untuk mampu mengerjakan tugas secara profesional. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill baik untuk tingkatan profesional/majerial maupun tehnisi/operator. Jabatan yang perlu disiapkan berdasar tingkatan setingkat profesioanl/manajer umum adalah manager, executive manager dan chief manager. Setingkat manager tehnis adalah superintendent dan supervisor serta jabatan ahli seperti specialist dan designer. Jabatan yang perlu disiapkan berdasar tingkatan setingkat tehnisi/operator antara lain adalah untuk tenaga analis, tenaga logistik, tenaga alat berat (crane,forklif dll), tenaga peleburan dan pengolahan mineral yang dibutuhkan  dalam proses peleburan(smelting) untuk memisahkan bagian-bagian mineral sesuai berat jenisnya. Jabatan-jabatan di atas belum termasuk kebutuhan tenaga kerja saat konstruksi dan pembangunan selter dan administration office.

Faktor lain yang menjadi peluang kesiapan Jatim sebagai pusat ekonomi utama di Indonesia Timur dan pengembangan shelter penyimpangan dan pengolahan mineral adalah situasi yang disebut sebagai Bonus Demografi yang diperkirakan di Indonesia terjadi  mulai tahun 2010-2040. Dalam situasi tersebut jumlah penduduk usia kerja (19-34 tahun) yang termasuk penduduk usia produktif jumlahnya akan meningkat. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal di saat negara lainnya menghadapi situasi aging population (penurunan populasi).  Jawa Timur salah satu sebagai ibukota provinsi di Indonesia dan jumlah angkatan kerja terbanyak diposisikan akan mengalami situasi bonus demografi tersebut pada tahun 2018-2020. Bonus tersebut kalau tidak dimanfaatkan itu akan menjadi ancaman, karena bonus demografi di Jatim hanya dari struktur demografi saja (kuantitas), bukan kualitas, tetapi harus diakui memang ada keuntungan. Untuk itu, daya dukung pengembangan sumber daya manusia  menjadi salah satu dari pilar untuk peningkatan nilai tambah. Pembangunan selter mineral dan pemindahan investasi dari daerah (negara lain) ke Jawa Timur, membutuhkan optimalisasi penyediaan tenaga terampil dan penyedia jasa koneksitas barang dan jasa, fasilitas infrastruktur lainnya perlu dilakukan secara terencana dan serius.

 

Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan di Jatim

Untuk mengarahkan pembangunan ekonomi agar ramah ketenagakerjaan (employment-growt friendly), maka reposisi paradigma dalam Rencana Strategis (Rentra) Ketenagakerjaan harus berorientasi perluasan lapangan kerja tanpa mengabaikan kondisi kesejahtaraan pekerja, hubungan industrial yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran perluasan lapangan kerja  ditujukan untuk meningkatnya jumlah lapangan kerja baik formal maupun informal, dipedesaan dan perkotaan terutama angkatan kerja bagi penduduk miskin, korban PHK, baik laki-laki maupun perempuan, yang terukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator capaian kinerja Restra Ketenagakerjaan sampai dengqan tahun 2014,diukur melalui :

1.    Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri

2.    Meningkatnya penempatan tenaga kerja didalam dan luar negeri dan meningkatnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif

3.    Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

4.    Meningkatnya perlindungan hak-hak dasar pekerja /buruh, termasuk pekerja perempuan dan anak.

Berdasar pada potensi keunggulan competitive dan comparative investasi dan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur serta untuk mensukseskan visi Gubernur Jatim menjadikan Jatim dalam koridor pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka secara makro upaya penguatan  kebijakan pembangunan ketenagakerjaan terbagi atas 2 (dua) yaitu strategi utama dan penunjang.

1.   Strategi Utama

a.   Penguatan pendidikan formal dan informal di pedesaan terutama bagi anak usia sekolah dan sekolah kejuruan dan keahlian.  Program ini didasarkan pada catatan BPS, bahwa penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur, 59% diserap disektor pertanian dan di pedesaan. Diharapkan, nantinya angkatan kerja di Jawa Timur memiliki kualitas ketrampilan yang cocok untuk mendukung pengembangan unggulan di  masing-masing sektor. Bagi angkatan kerja usia kerja terutama umur 19-34 tahun yang masih memiliki pendidikan rendah perlu di tingkatkan kualitasnya melalui pelatihan non formal. Dinas tenaga kerja kab/kota dapat terlibat lebih intensif untuk mengembangkan program pelatihan dan pembinaan sektor informal (UMKM) terutama sektor informal berbasis pertanian. Sebagai ujung tombak, Dinas Kab/Kota melalui sistem komputer TKI (Sisko TKLN) dan pembinaannya menjadi pintu awal perbaikan akurasi data dan peningkatan kualitas mental serta ketrampilan calon TKI asal Jawa Timur. 

b.   Peningkatan kualitas ketrampilan kerja di sektor industri pengolahan. Dalam koridor Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indoensia,  Pulau Jawa diarahkan pada industri pengolahan berbasis jasa dan pertanian olahan. Selain juga untuk mendukung pengembangan selter (penyimpanan dan pengolahan) industri mineral, manufactur  dan indusrti jasa kreatif yang didukung dengan peran serta aktif seluruh stakeholder untuk menyiapkan dan mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill di sector industri olahan, jasa design, hotel, pariwisata, rumah sakit dan jasa perhubungan serta pertanian. Peluang adanya pemindahan investasi dan upaya pengembangan shelter pengolahan hasil mineral di Jatim, berdampak pada perubahan kebutuhan kompetensi kerja baru yang mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), yang berisi syarat yang dibutuhkan untuk mengisi peluang tenaga tingkatan professional, manajerial dan tehnisi. Peran sektor ketenagakerjaan, selain itu dengan melibatkan  SMK dan berbagai perguruan tinggi melalui pengembangan bursa kerja (career center) untuk mendukung peningkatan ketrampilan, daya saing dan nilai tambah tenaga kerja dan sektor pertanian ke arah konsep agribisnis dan konsep magang serta training factory di sector manufactur.

c.   Optimalisasi penempatan tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Melalui perbaikan sistem antar kerja (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah) dengan ujung tombak Dinas Kab/Kota ditunjang jejaring informasi bursa kerja berbasis website antar Dinas Kab/Kota, Bursa Kerja di SMK dan Perguruan Tinggi ditujukan untuk mempercepat informasi dan mengoptimalkan pengisian lowongan kerja di dalam negeri. Dinas di Provinsi telah bekerjasama dengan Provinsi Kaltim (Kabupaten Bulungan) mengirim tenaga kerja asal Jatim melalui mekanisme AKAD untuk mengisi rencana pembangunan Industrial Estate sektor pengolahan makanan. Dinas di Provinsi juga mendorong penerapan Pola Desa Produktif melalui kegiatan-kegiatan padat karya produktif di Dinas Kab/Kota tempat kantong-kantong pengangguran dan daerah pesantren untuk mengurangi urbanisasi tenaga terampil dari desa ke kota.

d.   Jatim Kompeten menuju model pelatihan berbasis penempatan dan magang kerja. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan kompetensi tenaga kerja dan memanfaatkan keuntungan bonus demografi salah satunya adalah dengan membangun BLK berskala internasional dan menggandeng Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk membentuk TUK (Tempat Uji Kompetesi) agar mutu lulusan BLK berkualitas dan diakui dipasar kerja internasional.. Melalui pembangunan BLK bertaraf internasional di 16 lokasi sampai tahun 2014, kerjasama Coorporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan dan konsep kios 3 in 1 plus2 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan/magang kerja) untuk penempatan. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan komunitas profesi, menjadi kunci Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pengakuan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja asal Jatim. Pada intinya program Jatim kompeten adalah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder agar memiliki kompetensi baik soft skill dan hard skill untuk bisa mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Jadi kesempatan kerja yang ada nantinya dapat diisi oleh tenaga kerja asal Jatim yang dampaknya mampu meningkatkan kesejahteraan, ekonomi Jawa Timur dan memiliki daya saing secara nasional.

d.   Kegiatan penyuluhan, informasi syarat jabatan dan bursa kerja online ke sekolah dan angkatan kerja. Sekolah menengah umum/kejuruan dengan berbagai media dan sarana  perlu dilakukan untuk membantu pemahaman dan kesiapan tenaga kerja muda Jawa Timur dalam persaingan di pasar asean. Aspek yang perlu disiapkan Knowledge, Skill,  Attidude pencari kerja untuk dapat bersaing. Kompetensi yang dibutuhkan meliputi bahasa, ketrampilan khusus (technical skill), pengetahuan perijinan kerja, info lowongan kerja dan sikap bekerja keras, ulet dan kreatif (social skill). Pengembangan Bursa Kerja secara online juga akan membantu pemberian informasi yang mudah, cepat dan aktual kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

 

2.  Strategi Penunjang

1.   Program Harmonisasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan. Harmonisasi hubungan industrial dilakukan dengan mendorong terbentukan lembaga bipartite antara pengusaha-pekerja dan perbaikan sistem pengupahan (UMK) dan syarat kerja serta penegakkan aturan (law enforcement) terhadap pelaksanaan aturan normatif dengan mengotimalkan petugas pengawas ketenagakerjaan. Sebagai penunjang, program tersebut sangat strategis, selain sebagai indikator yang menunjukkan suatu daerah dalam kondisi hubungan industrial yang harmonis untuk mengukur tingkat kesejahteraan pekerja dan produktivitas tenaga kerja. Dengan terciptanya hubungan industrial yang kondusif serta ditaatinya pelaksanaan normative ketenagakerjaan, maka dampaknya akan menjaga kelangsungan iklim usaha, perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jatim sebagai barometer nasional, maka pendekatan hubungan industrial dan tingkat kesejahteraan pekerja menjadi aspek yang strategis yang membutuhkan koordinasi, kesepahaman dan kerjasama semua pihak.

2.   Kerjasama kemitraan. Terutama antara pemerintah pusat dan daerah, antara stakeholder dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi yang menjalankan fungsi pembinaan sektoral yang ada kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja.

 

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada akhirnya diharapkan berguna sebagai daya dukung dan salah satu pilar kriteria investasi yang memberikan nilai tambah secara ekonomi. Pembinaan SDM yang kompeten akan mendorong terciptanya angkatan kerja yang berkualitas. Jumlah angkatan kerja yang banyak namun dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik tentu tidak akan menimbulkan angka pengangguran yang tinggi karena mereka dapat bersaing mengisi lowongan yang tersedia juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. (bdr)

 

*) Sumber bahan : BPS, MP3EI, Asean Community, Renstra dan Buku IKK Disnakertransduk Prov. Jatim..