Urusan Ketenaga kerjaan yang Masih Dipinggiirkan

Tantangan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak bisa dilepaskan dari urusan ketenagakerjaan, sehingga semua pemerintah dan masyarakat hendaknya menjadikan sebagai urusan penting kepala dinas untuk memastikan urusan ketenagakerjaan tidak lagi marjinal atau dianggap pinggiran.”Mari sama-sama pulang ke daerah,kita jadikan urusan ketenagakerjaan tidak lagi di pinggir tapi di tengah-temgah. Artinya bukan sekedar perhatia Menaker sebagai urusan penting.

Menurut Menaker Hanif Dakhiri,pihaknya terus mendorong agar semua stakeholder menjadikan urusan ketenagakerjaan sebagai urusan penting. Menurut Menaker Hanif Dhakiri, pihaknya terus mendorong agar semua stakeholder menjadikan urusan ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat.

     Dalam sambutan penyerahan penghargaan Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di gedung Kemnaker Jakarta, Menaker mendorong Pemerintah provinsi,Pemerintah kabpaten/kota untuk meningkatkan kinerja di bidang ketenagakerjaan agar menjadikan permasalahan ketenagakerjaan benar-benar menjadi perhatian semua pihak. Hal ini menjadi tugas dan tantangan bagi seluruh stakeholder (pemangku kepentingan)baik Gubernur,Bupati

, Disnaker saja, tapi menjadi perhatian seluru komponen bangsa Indonesia,”ujar Hanif. Dengan menjadikan urusan di tengah-tengah, maka kesejahteraan dan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

    Menteri Hanif menjelaskan keberhasilan sebuah bangsa, ukurannya hanya dua yakni soal pengangguran dan penyerapan tenaga kerjanya. Dari sisi input, kualifitas tenaga kerja menjadi tolak ukur daya saing sebuah bangsa.”Kita percaya bahwa ketika pembangunan bisa optimal untuk kepentingan masyarakat dan terbuka lapangan kerja untuk maysarakat, kualitas SDM bisa masuk pasar kerja di dalam dan luar negeri,maka akan beri kontribusi besar bagi peningkatan daya saing secara keseluruhan,”ujar Menaker Hanif.

    Dalam penilaian Kemenaker pada tahun 2017, IPK tertinggi diraih oleh Provins DKI Jakarta dengan indeks sebesar 66,11,peringkat kedua ditempat Di Yogyakarta dengan indeks 63,76 sedangkan peringkat ketiga ditempati Provisi Bali dengan indeks sebesar 63,48.

    Hanif Dhakiri mengatakan penilaian IPK merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal.”Dengan adanya penghargaan ini,diharapkan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah(Pemda)dalam Perencanaa Tenaga Kerja Daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia,”kata Menaker.

    Dia mengakui bahwa secara keseluruhan,hasil pengukuran IPK Nasional Tahun 2017 menunjukan adanya penurunan sebesar 1,39 poin yakni dari 57,46 pada tahun 2017 menjadi 56,07 di tahun 2017. IPK nasional tahun 2017 sebesar 56,07 tersebut juga masih di bawa target sebesar 57. Hal ini menunjukakan adanya penurunan kenerja pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun 2016-2017.

    Namun setelah diukur dengan perspektif baru,hasil pembangunan ketenagakerjaan yang derepresentasikan dengan hasil IPK 2017 menunjukkan pencapaian sebagaian besar provinsi masih jauh dari target dan standar Sustainable Development Goals (SDGs).”Penyebab utamanya adalah belum dijadikannya SDGs sebagai salah satu fokus pembangunan di daerah sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian,”kata Hanif.

    Penyebab lain turunnya IPK tahun 2017 adalah tidak disusunnnya perencanaan tenaga kerja di sejumlah provinsi,sehingga indeks indikator utamanya turun. Komdisi pengawas ketenagakerjaan yang belum optimal dan rendahnya kesadaran untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselatan kerja(K3). Selain itu,hubungan industrial dan produktivitas tenaga kerja juga rendah. “Kita masih banyak PR di bidang ketenagakerjaan. Pencapaian IPK tahun 2017 secara nasional masih jauh dari target,”katanya. Kinerja Pemerintah

    Penurunan Indek Pembangunan Ketenagakerjaa merisaukan kalangan buruh dan pengusaha. Sekjen OPSI,Timboel Siregar menilai periode 2015-2017 ini,IPK masih bertengger di kategori menengah bawah,poinnya berkisar 50,00-65,99. Tercatat IPK nasional tahun 2015 sebesar 55,73 poin,tahun 2016 naik menjadi 57,46 poin dan tahun ini 56,07 poin.

     Ada sejumlah indikator utama yang digunakan untuk mengukur IPK seperti perencanaan tenaga kerja. Kemudian,penduduk dan tenaga kerja,serta kesempatan kerja. Berikutnya, pelatihan dan kompetensi kerja,produktivitas tenaga kerja,hubunga industri,serta kondisi lingkungan kerja. Selain itu pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial juga bagian dari indikator utama.

     Menurut Timboel kenerja pemerintah sangat mempengaruhi fluktuasi IPK. Misalnya, dalam membuka lapangan pekerjaan dan konsisten mendukung kesejahteraan pekerja. Soal indikator kesempatan kerja,saat ini setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya mampu membuka 150 ribu lapangan kerja,padahal masa sebelumnya bisa lebih dari itu.

     Mengenai komitmen pemerintah terhadap kesejateraan pekerja seperti jaminan sosial, Timboel menghitung masih banyak penduduk yang bekerja dan menerima upah tapi belum ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Melansir data BPS per Februari 2017btotal penduduk yang bekerja dan menerima upah sekitar 47 juta orang,tapi yang sudah terdaftar dalam JKN hanya 16 juta orang. Mengingat masih ada 30 juta pekerja yang belum ikut program JKN,pemerintah harus menjalankan amanat peraturan yang mewajibkan seluruh pekerja penerima upah(PPU)menjadi peserta JKN.

     Jumlah penduduk yang bekerja dan menerima upah tapi belum ikut JKN paling rendah di provinsi Jakarta,dari 3,3 pekerja 425 ribu pekerja(12,82 persen)belum terdaftar program

👤 Oleh 🕔06 Mar 2018 11:11

JABATAN LOWONGAN

KABUPATEN KOTA LOWONGAN

Lokasi kantor Kami

Link Mitra Kerja

Statistik Pengunjung